Blogs

MANUSIA TIDAK ADA YANG STERIL DARI KESALAHAN, TETAPI ORANG BAIK MASIH BANYAK JUMLAHNYA {NO HUMAN IS STERILE FROM MISTAKE, BUT THE NUMBER OF GOOD PEOPLE STILL MUCH}

Post Plgo

Masih Plonga-plongo

FacebookTwitterLinkedInShare
 

Kita to-do-point saja, kuyakin akan banyak yang sependapat denganku dibandingkan kubu Jokowi, potensi kecurangan di kubu Prabowo akan lebih mengerikan. Mengerikan juga berarti mengkhawatirkan. Semua orang sudah tahu alasannya dan tidak perlu aku jelaskan lagi di sini. Politik memang tidak ada yang steril, tetapi kita bukan bicara Jokowi lagi, melainkan kelangsungan bangsa Indonesia; jangan sampai Indonesia dijual oleh kelompok yang haus kekuasaan.

Sejujurnya aku juga bingung dan tidak tahu harus bagaimana kalau diminta solusi untuk mengatasi potensi kecurangan Pilpres 2019. Masalah kecurangan masalah borok bangsa yang mungkin hanya bisa disembuhkan dengan amputasi beberapa generasi. Bedakan mengatasi kecurangan dengan usaha-usaha kampanye. Usaha kampanye adalah merebut 51% suara sedangkan usaha mengatasi kecurangan bicara soal mental bangsa, tetapi dalam konteks memenangi Pilpres 2019 mungkin kita bisa persempit strateginya.

Tidak mudah memang mengungkap kecurangan dengan tingkat demokrasi masih seperti Indonesia ini. Mereka bergerak sangat rapi dan sengaja memecah kelompok kerja sampai sekecil-kecilnya dan dibuat tidak saling terkait untuk menghindari terpenuhi kriteria “kecurangan massif dan terstruktur” bila tertangkap padahal jelas sekali kecurangan yang dilakukan tidak secara massif dan terstruktur tidak ada manfaatnya.

Beberapa hal yang aku pikirkan seperti:

Pertama, apabila ada usaha penangkapan atau sengaja menjebak pelaku hanya akan sia-sia kalau tidak dilakukan secara massif dan terstruktur juga. Kukira Timses tidak akan fokus untuk hal-hal begituan. Bawaslu juga hanya akan melakukan pencoblosan ulang pada TPS yang dilaporkan terjadi kecurangan. Apa artinya suara beberapa TPS terhadap perolehan suara total dan biasanya psikologis pemilih sudah kempes kalau dilakukan pemilihan ulang karena sudah terpengaruh hasil.

Kedua, kendala lain yang dihadapi adalah konsentrasi sudah harus dialihkan untuk proses pemilihan yang lain. Seperti kasus Ahok, Timses memilih melupakan karena ada agenda pileg dan pilpres 2019 yang telah menanti di depan mata. Mending fokus pada kemenangan baru daripada untuk kekalahan lama katanya. Begitu terus pola yang terjadi selama ini.

Ketiga, kalau selisih sangat besar maka kasus kecurangan juga tidak bisa dibawa ke MA sehingga kemungkinan pencoblosan ulang secara total sangat sulit dilaksanakan. Ini memang belum pernah dicoba oleh kubu mana pun katanya MA akan langsung menolak.

Keempat, di dalam UU Pemilu juga tidak ada aturan tegas dan jelas baik tentang massif dan terstruktur serta sanksi diskualifikasi paslon apabila terbukti curang. Kriteria massif dan terstruktur lebih mengakomodasi kuantitas sehingga otomatis meniadakan kualitas paslon. Harusnya setiap kecurangan yang tertangkap basah sudah harus bisa menggiring sampai level mendiskualifikasi paslon karena kalau harapkan paslon mundur sebagai tanggung jawab moral wah sepertinya sampai dunia kiamat masih belum tentu Indonesia bisa kalau kualitas politikusnya masih kelas kambing.

Kelima, jika KPK bisa OTT pejabat KPU, apakah mungkin paslon terdiskualifikasi langsung atau pencoblosan ulang total dilakukan? Kalau sampai hal ini terjadi rasanya ada perubahan signifikan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu di negara kita. Mengharapkan hal ini bisa terjadi mungkin seperti mencari jarum dalam pasir ya.

Rasanya frustasi sekali karena seolah tidak ada yang bisa dilakukan selain berdoa. Apa doa masih ada arti gak ya kalau melihat carut-marut dinamika politik Indonesia?

Tetapi ketahuilah, semua kecurangan massif dan terstruktur akan terjadi kalau ada pemodal yang tertarik, namun pemodal juga tidak bodoh dan sembarangan mengeluarkan dana tanpa yakin menang walau sebesar apapun barter yang dijanjikan. Pemodal juga sudah punya hitungan sendiri siapa yang akan menang. Pertanyaannya adalah apakah ada pemodal yang tetap nekat mencairkan dana dengan risiko kalah besar? Ada yaitu pemodal jahat yang merasa kepentingannya dihalangi.

Aku selalu melihat bahwa politik adalah bisnis bagi koalisi hoax. Mereka akan menempuh dua jalur yaitu mencari afiliasi ‘menjual Indonesia’ ke LN langsung atau lewat pemodal Indonesia, lalu calon pemodal Indonesia akan membisniskannya kembali dengan mencari mitra dari LN: semuanya pokoknya politik adalah dalam kerangka menjual Indonesia bagi mereka.

Mungkin ini yang bisa kita coba lakukan:

  • Membuat surat terbuka kepada para pemodal. Gugah rasa kebangsaan dan dorong agar pemodal tidak menggadaikan hati nurani dan bangsa demi bisnis. Sebenarnya dalam kerangka bisnis justru lebih aman membicarakannya dengan pemerintah yang bersih karena tidak akan jadi sapi perahan. Ingatkan mereka adalah bagian dari pembangunan bangsa dan terakhir yakinkan pemodal agar mereka tidak menghabiskan dana karena uang mereka bisa hilang, karena kemenangan Jokowi sudah diprediksi.
  • Sowan ke pemodal. Selain membanjiri jagat maya dengan surat-surat simpati dan menggugah, mungkin aliansi relawan, wakil-wakil organ dan pendukung Jokowi selain partai bisa silaturahmi ke para pemodal besar. Jangan berpikir bahwa semua pemodal jahat. Pemodal sebenarnya pragmatis jadi harus ada pihak yang bisa membangkitkan wawasan kebangsaan para pemodal. Rangkul pengusaha dan sentuh hati mereka dari sisi lain..
  • Buat petisi menolak pemodal dalam money politik. Meminta pemodal lebih memakai dananya untuk memperkuat pekerjaan kemanusiaan dan sosial dan hasil petisi bisa dijadikan rujukan saat sowan.
  • Dorong KPU profesional dan mementingkan bangsa. Ingatkan KPU jangan macam-macam karena rakyat sangat jeli memantau dan sebenarnya sudah terpetakan kok oknum-oknum yang berpotensi main mata.
  • Dorong KPK agar serius memantau permainan uang Pilpres, terlebih pada pejabat KPU dan pihak-pihak yang terkait koalisi Timses dan sedulurnya.
  • Terakhir, perkuat kawal suara di TPS hingga kecamatan. Selain itu hal terkait strategi kampanye seperti harus ada usaha ekstra serius untuk mensubsitusi suara yang dikadalin minimal jumlahnya harus sama dengan yang hilang sehingga porsi minimal 51% tetap bisa dipertahankan.

Dalam bingkai kekhawatiran kecurangan yang mengerikan itu, aku selalu melihat Indonesia selamat.

 

PENTING! SEMUA INFORMASI SITUS DILINDUNGI UU. LIHAT SYARAT & KETENTUAN PEMAKAIAN

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.